Beberapa waktu yang lalu, sebuah acara yang dihadiri oleh Batan ( Badan Tenaga Atom Nasional ), Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), dan Balitbangda (Bada Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berlangsung di ruang pertemuan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (2/10) mendadak ricuh akibat menyusupnya sekelompok aktivis lingkungan.
Sebuah poster besar tentang penolakan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir tepat di belakang pembicara saat berlangsungnya seminar tersebut. Beberapa aktivis tersebut berasal dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambang).
Dengan insiden kecil tersebut meimbulkan sebuah pertanyaan, benarkan Kalimantan Timur membutuhkan PLTN?
Dikutip dari laman bisnis.com menyebut bahwa Isu nuklir di ‘Benua Etam’ memang menjadi perbincangan panas sepekan terakhir. Dari kunjungannya ke Rusia, Gubernur Kaltim Awang Faroek membawa pulang dua hal penting yang akan menentukan masa depan Kaltim. Kereta api dan PLTN.
Dua calon investor yaitu dari China General Nuclear Power Corporation dan Rosatom State Atomic Energy Corporation siap membantu mewujudkan impian tersebut. Calon lokasi PLTN juga sudah ditetapkan. Jika tidak di Sandaran, Kutai Timur atau Talisayan Berau. Belakangan, lokasi Berau disebut-sebut paling potensial.
Merah Johansyah, Koordinator Jatam Kaltim, mengatakan risiko membangun PLTN jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Dia menilai pemprov Kaltim melakukan langkah mundur dengan merencanakan hal tersebut.
Padahal, sejumlah negara maju justru mulai mematikan PLTN milikinya setelah bencana yang menimpa pembangkit Fukushima Daichi di Jepang pada 2011.
“Kalau memang untuk mencari solusi krisis listrik di Kalimantan, kenapa tidak mengembangkan energi terbarukan yang potensinya sangat besar?,” ujarnya, Jumat (2/10/2015).
Penolakan tidak hanya datang dari aktivis lingkungan. Sejumlah fraksi di DPRD Kaltim turut menyuarakan respons negatif terhadap PLTN.
Veridiana Huraq Wang, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kaltim, mengatakan PLTN bahkan tidak masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sejumlah anggota DPRD lainnya bahkan menyindir Awang Faroek sebagai orang yang terlalu terobsesi pada nuklir.
“Di kepalanya Awang Faroek cuma ada nuklir dan nuklir,” ujar Ketua Fraksi Hanura Herwan Susanto pekan lalu.
Menanggapi hal tersebut, Awang menuturkan para pengkritik PLTN harus mempelajari hal tersebut sebelum melontarkan serangan. Dia juga mengklaim masyarakat di Talisayan, Berau bahkan sudah menyepakati jika lokasi mereka akan dibangun PLTN. Awang juga menilai energi nuklir lebih banyak mendatangkan manfaat ketimbang bahaya.
“Keputusan saat ini ada di pemerintah pusat. Kalau presiden merestui kami lanjutkan pembangunan, tetapi kalau tidak ya kami ikuti,” katanya, Jumat (2/10/2015).
Kembali ke pertanyaan awal, benarkah Kaltim butuh nuklir? Jika mengacu pada kondisi elektrifikasi di Kalimantan, pasokan listrik memang masih menjadi persoalan utama.
Berdasarkan data dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), kapasitas terpasang listrik di Kalimantan hannya 1.600 mega watt atau defisit 23% dari total kebutuhan. Bagi masyarakat di Kalimantan, mati listrik selama beberapa jam sudah menjadi pengalaman sehari-hari.
Pemerintah memang berencana membangun sejumlah pembangkit listrik hingga 2019 melalui proyek 35.000 MW. Tidak kurang dari 40 pembangkit berkapasitas total 2.852 MW sudah direncanakan.
Proyek di Kalimantan ini diperkirakan bakal menelan dana hingga US$4 miliar. Kendati demikian, proyek nasional ini pun nampaknya sulit direalisasikan. Di Kalimantan sendiri sebanyak 15 proyek pembangkit masih terkendala pembebasan lahan.
Jika mengacu pada kondisi elektrifikasi di Kalimantan yang masih rendah, rencana pembangunan PLTN ini memang masuk akal.
Kepala Balitbangda Kalimantan Timur Dwi Nugroho menuturkan energi nuklir bisa menjadi jawaban atas krisis listrik di Kalimantan. Khusus untuk tahap awal, rencananya PLTN yang akan dibangun berkapasitas 50 MW.
Namun, dalam jangka panjang pembangkit listrik yang akan dibangun diharapkan bisa mencapai 1.000 MW. “Mudah-mudahan sudah ada kejelasan ground breaking di 2017,” katanya pekan lalu.
Jika menilik laporan dari berbagai lembaga internasional, tren penggunaan energi nuklir justru masih terus meningkat meskipun menghadapi tentangan banyak pihak. Baru-baru ini, Jepang bahkan berencana menghidupkan kembali sejumlah reaktor yang ditutup pascabencana 2011.
Bagi Indonesia, nuklir sebenarnya bukan barang baru. Batan saat ini telah memiliki tiga reaktor yang digunakan untuk penelitian. Pertanyaanya, siapkah kita membangun pembangkit nuklir sekaligus meredam risikonya? Ini bukan pekerjaan mudah. Di Jepang, sebanyak 135.000 orang di sekitar reaktor Fukushima Daichi masih belum bisa kembali ke rumah mereka sampai hari ini.
Mungkin kita memang membutuhkan nuklir untuk melawan krisis listrik di sejumlah daerah. Namun, sudah siapkah kita menanggung risikonya?
(hrz/ref:bisnis.com)
