Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK menjadi ancaman yang tidak dapat dipungkiri lagi saat ini. Beberapa perusahaan yang sangat riskan untuk memberhentikan karyawannya adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dimana perusahaan tersebut menyerap ratusan ribu para tenaga kerja.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyebutkan bahwa kini ada 17 perusahaan TPT yang sudah memberikan laporan kepada mereka. Delapan perusahaan mengurangi produksi dan bahkan lima perusahaan yang lainnya telah meunutu usaha dan terpaksa untuk melakukan PHK terhadap karyawannya.
Dari 17 perusahaan tersebut, Franky menjelaskan bahwa semua perusahaan itu memiliki skala menengah besar. Namun Ia tidak menyebutkan perusahaan mana saja yang mengalami keterpurukan. Sementara ia hanya mengatakan lokasi dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut berada di propinsi Jawa Timur, Jawa barat, Banten dan Yogyakarta.
Disebutkan pula oleh Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman, masalah yang terjadi di industri hilir trekstil dan produk tekstil juga menghadapi masalah yang serupa. Oleh karena itu ia mengharapkan pemerintah harus segera mencarikan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi industri garmen.
Sebagai contoh industri serat sintetis, mereka sudah mengklaim memberhentikan sebagian tenaga kerja. Sekretaris Jendral Asosiasi Produden Synthtic Fiber Indonesia (APSyFI) mengatakan pemutusan hubungan kerja dari 12 perusahaan sebagai anggotanya telah mencapai 900 orang. Ia tidak menyebutkan nama perusahaan mana saja yang telah melakukan PHK.
“Kami akan membahasnya dengan BKPM pekan depan” kata Redma (9/10)
Menurut Redma, jika pemerintah tidak segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini, akan besar kemungkinan untuk triwulan ke-4 tahun ini ada penambah jumlah PHK lagi di industri serat sintetis.
Terkait soal diskon pada jam-jam terntu seperti yang ada di paket kebijakan ekonomi jilid 3, ia berharap pemerintah menurunkan tarif listrik untuk industri yang saat ini dirasa menjadi beban berat khususnya pada industri serat sintetis.
Penghapusan PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terlalu membebani perusahaan serat sintetis. Redma mengusulkan untuk menghapus PPN untuk produk yang dihasilkan perusahaan serat sintetis yang membeli bahan baku dalam negeri. Insentif ini diupayakan untuk mengurangi besarnya impor bahan baku.
Satu lagi perusahaan yang bergerak sebagai perusahaan hulu tekstil PT Asia Pacific Fibers juga mengalami masalah. Corporate Secretary perusahaan tersebut menyebutkan bahwa mereka tangah mempertimbangkan untuk merumahkan sekitar 50 sampai 100 orang yang akan diputuskan di bulan Nopember,
Franky menegaskan pemerintah jangan tinggal diam dan berkomitmen membantu industri untuk mencegah terjadinya PHK masal. Salah satu yang tengah dibahas yaitu pemberian pinjaman modal kerja ke industri pada karya dengan dana berkisan atara Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar dengan bunga dibawah bunga komersial ( 10% ).
(hrz/ref:kompas)
